Jakarta / Konstruktif. id
Wabah dari virus corona memang berimbas pada sektor ekonomi.
Masyarakat mengalami kesusahan untuk mendapatkan pendapatan di tengah wabah virus corona ini.
Apalagi, di Indonesia hingga saat ini masih memerangi wabah virus corona atau covid-19.
Covid-19 masih menjadi momok yang menakutkan lantaran pasien yang terus bertambah setiap harinya.
Virus yang digadang-gadang berawal dari pasar hewan liar di Kota Wuhan, China ini tercatat telah menginfeksi le
bih 200 negara di berbagai belahan dunia.
Termasuk di Tanah Air kita, Indonesia semakin hari terus mengalami jumlah peningkatan kasus.
Tak heran jika Indonesia kini sedang merugi dalam berbagai sektor, khususnya sektor ekonomi.
Bahkan banyak masyarakat yang terpaksa harus kehilangan pekerjaan juga penghasilan lantaran pandemi ini.
Akibatnya kini, sebagian masyarakat dilanda kesusahan ekonomi hingga bahan pangan.
Namun angin segar baru saja diumumkan Pemerintah Indonesia menjelang lebaran.
Dilansir dari Kompas.com Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut, pemerintah akan menyalurkan bansos secara masif dalam 5 hari sebelum lebaran Idul Fitri.
“Perlu saya sampaikan insya Allah lima hari terakhir menjelang Lebaran kami nanti akan melakukan penyaluran bansos besar-besan dari target,” kata Muhadjir usai rapat bersama Presiden Jokowi terkait penanganan Covid-19 secara virtual, Senin (18/05).
Ia menyebut, Kementerian Sosial akan membagikan hingga 8,3 juta dari target 9 juta penerima bansos.
Kemudian, sekitar 700.000 lainnya baru bisa menerima bansos dalam waktu 2 pekan akibat wilayah yang sulit diakses.
“Mengenai dana sudah kami hitung tidak ada masalah,” kata Muhadjir.
Menurut dia, pengiriman akan dilakukan via PT Pos Indonesia.
PT Pos pun berkomitmen untuk membantu memenuhi target 8,3 juta bansos dengan tidak libur saat Lebaran.
“PT pos sudah siap menyalurkan dan sudah janji tidak akan libur nanti lebaran,” kata Muhadjir.
Sementara itu, untuk bansos BLT Desa yang dibagikan Kementerian Desa, targetnya disalurkan 70 persen.
Muhadjir menyebut, pemerintah juga sudah mengoptimalisasi data penerima keluarga manfaat.
Ia pun meminta pengurs RT/ RW untuk mencatat orang-orang yang tak mampu tetapi belum menerima bantuan.
“Prinsipnya kami ingin memberikan perhatian yang semaksimal mungin terhadap mereka yang betul-betul terdampak terutama yang membutuhkan pertolongan,” kata Muhadjir.(Grid
