Jakarta | Konstruktif.ID – Pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan dana tabungan perumahan (Taperum) kepada pegawai negeri sipil (PNS) aktif dan yang sudah pensiun pada tahun ini.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko D. Heripoerwanto. Rencananya, sambung dia, pengembalian dana akan dilakukan sebelum akhir 2020.
“Semoga sebelum akhir tahun ini pengembalian dana sudah bisa dilakukan,” ujar Eko, dikutip pada Senin (14/9/2020).
Namun, Eko tidak mengungkapkan lebih lanjut normal dana Taperum PNS yang dikembalikan melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) tersebut. Sesuai ketentuan PMK 112/2020, pemerintah masih perlu menghitung dan menetapkan dana Taperum PNS yang dikembalikan.
Dana Taperum PNS yang dimaksud dalam PMK 112/2020 adalah dana yang terhimpun sejak Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) PNS serta dana berbentuk deposito dan investasi lain, termasuk hasil pemupukannya.
Kedua dana tersebut selama ini dikelola oleh Kemenkeu dan Kementerian PUPR. Tim likuidasi dibentuk. Tim mengemban tugas untuk menghitung dan menetapkan Dana Taperum PNS. Hasil penghitungan dan penetapan akan disampaikan oleh tim likuidasi kepada Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, Kementerian PUPR, Komite Tapera, dan Komisioner BP Tapera.
Setelah dihitung dan ditetapkan, BP Tapera bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengembalian dana Taperum PNS. Bagi PNS aktif, dana Taperum akan ditampung dalam rekening sebagai saldo awal peserta Tapera.
Dana tersebut akan dikembalikan secara serentak. BP Tapera diwajibkan menyediakan saluran informasi yang bisa diakses PNS aktif untuk mengetahui jumlah saldo aktif masing-masing PNS.
Adapun bagi PNS yang sudah pensiun atau ahli waris PNS yang sudah meninggal, BP Tapera akan mengembalikan dana Taperum PNS dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun sejak dana Taperum PNS dialihkan kepada BP Tapera.
Dana Taperum PNS yang menjadi hak PNS yang sudah pensiun atau meninggal akan diusahakan dikembalikan dalam kurun waktu 30 tahun ke depan terhitung sejak jangka waktu pengembalian 3 tahun terpenuhi.
Bila masih ada dana yang tidak berhasil dikembalikan dalam jangka waktu 30 tahun tersebut, BP Tapera bakal mengajukan penetapan status dana Taperum PNS sebagai dana tidak bertuan kepada pengadilan. Dana yang diputuskan tidak bertuan oleh pengadilan akan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). (Sumber: ddtcnews.com)
