Jakarta | Konstruktif. Id
Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia nama Prabowo Subianto masih memimpin sebagai Survei Indikator Politik, Prabowo Capres Terkuat kuat dalam pencapresan untuk Pemilihan Presiden 2024 mendatang.
Di belakang Menteri Pertahanan RI tersebut menyusul nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Anies Baswedan.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi memaparkan secara langsung hasil survei nasional bertajuk ‘Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19, Pandemic Fatigue, dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu 2024’ yang bisa diakses lewat channel YouTube Indikator Politik Indonesia pada Minggu, 9 Januari 2022.
Selain Burhanuddin, sejumlah narasumber lain dihadirkan, yakni Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dr Pandu Riono dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, Senior Fellow CSIS Philips J Vermonte, dengan moderator presenter Metro TV Zackia Arfan.
Survei nasional dilakukan 6-11 Desember 2021 dengan total sampel 2.020 responden, diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.
Dalam bagian kesimpulan hasil survei, Burhanuddin menyebutkan, evaluasi terhadap kinerja pemerintah mayoritas responden merasa puas dengan kerja Presiden Jokowi. Mayoritas juga menilai kinerja menteri-menteri di kabinet kerja cukup atau sangat baik.
“Terkait tingkat kepercayaan terhadap institusi negara, TNI paling dipercaya, baru kemudian presiden dan polri,” terangnya.
Secara spontan di tingkat nasional Joko Widodo (Jokowi) paling tinggi dukungannya, 20.8 persen, kemudian Prabowo Subianto 13 persen, Ganjar Pranowo 8.9 persen, Anies Baswedan 8.7 persen, nama lain lebih sedikit, di bawah 2 persen. Sementara kebanyakan belum menyebutkan nama 35.7 persen.
“Sementara pada berbagai simulasi dari semi terbuka hingga pengerucutan nama terdapat tiga nama yang terlihat menonjol dukungannya dibanding calon lain, yakni Prabowo Subianto, kemudian Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan,” katanya.
Pilihan partai hingga sejauh ini PDIP konsisten paling tinggi dukungannya, yakni 26.4 persen, kemudian Gerindra 11.1 persen, Golkar 10.4 persen, Demokrat 8.7 persen, PKB 6.8 persen, PKS 5.3 persen, NasDem dan PPP masing-masing 4 persen, PAN 2.5 persen, Perindo 2 persen, partai lain kurang dari 1 persen, dan kelompok non partisan sekitar 16.9 persen.
Untuk keadaan ekonomi, publik nasional masih lebih banyak yang menilai negatif keadaan ekonomi nasional, namun dalam enam bulan terakhir kondisi nasional mulai dinilai membaik.
Sementara terkait kondisi pemberantasan korupsi, di tingkat nasional, penilaian warga terhadap kondisi pemberantasan korupsi di pemerintahan saat ini tidak solid, warga yang menilai sangat baik/baik lebih rendah ketimbang yang menilai buruk/sangat buruk.
Masalah yang menurut warga harus segera diselesaikan ialah lapangan pekerjaan/pengangguran, kemudian pemberantasan korupsi, dan pengendalian harga barang-barang pokok. (*/Gabriel Simanjuntak)
