Dairi, Konstruktif.id
Dukung DPRD dan Pemkab Dairi agar pembahasan P-APBD tahun anggaran 2022 berjalan lancar, puluhan warga Kabupaten Dairi menggelar aksi damai aksi di Gedung DPRD Dairi di Jalan Sisingamangaraja Kecamatan Sidikalang, Senin (3/10/22).
Peserta aksi menyampaikan aspirasinya melalui orator aksi Parlin Tamba, yang menyatakan mendukung serta mendoakan agar pembahasan P-APBD TA 2022 yang sebelumnya sempat tersendat, dapat berjalan lancar. Permintaan puluhan warga itu langsung direspon Ketua DPRD Kabupaten Dairi Sabam Sibarani didampingi Wakil Ketua DPRD Halvensius Tondang dan Wanseptember Situmorang, serta anggota DPRD Nasib Sihombing, Alfriansyah Ujung, dan Mardaulat Girsang.
Sabam Sibarani menyatakan di hadapan peserta, pihaknya siap kembali membahas Perubahan APBD (P-APBD) Dairi TA 2022 sepanjang ada peraturan dan aturan yang mengatur secara tertulis.
“Fraksi yang ada di DPRD Dairi sepakat untuk kembali membahas P-APBD Kabupaten Dairi, sepanjang ada peraturan dan aturan yang mengatur secara tertulis. Karena kami DPRD Dairi selalu mengedepankan hukum. Hukum kita jadikan sebagai panglima. Kami tidak mau menabrak hukum,” tegas Sabam.
“Kalau ada dasar hukum secara tertulis yang mengatur P-APBD, itu bisa dibahas kembali. Kami sudah mensepakati, dari 7 fraksi, 5 fraksi sudah sepakat. Berarti sudah quorum dia,” sebutnya.
Terkait tindaklanjut aturan dimaksud, Sabam juga menjelaskan, pimpinan DPRD Dairi dan pimpinan fraksi akan berkonsultasi ke Gubernur Sumatera Utara, Selasa (4/10/22).
“Untuk kesepakatan itu, tadi saya sudah menandatangani surat kepada Gubernur Sumatera Utara yang meminta besok pada tanggal 4 Oktober 2022 jam 10 pagi, pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Dairi dan Pimpinan DPRD Dairi jam 10 pagi besok akan melaksanakan konsultasi, pertemuan dengan pemerintah pusat, wakilnya di daerah yaitu Gubernur Sumatera Utara. Surat sudah saya teken dan surat sudah di fax ke Kantor Gubernur Sumatera Utara,” paparnya.
Unjuk rasa berlangsung hanya sekitar 10 menit. Parlin dalam orasinya meminta DPRD lebih serius bekerja. Parlin tidak membacakan tuntutan. Ia menyebut akan menyerahkan surat tuntutan pengunjuk rasa melalui Sekwan. (Singli Siregar)
