Medan – Konstruktif.id | Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn mengikuti High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2025 di Aula Raja Inal Siregar Lantai 2, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Jumat (14/03/2025).
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn mengikuti High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2025 di Aula Raja Inal Siregar Lantai 2, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Jumat (14/03/2025). HLM TPID tersebut dalam Rangka menjaga stabilitas harga dan kecukupan pasokan pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2025, sekaligus upaya pengendalian inflasi dan mendorong ketahanan pangan di Provinsi Sumut.
Wakil Gubernur Sumut Surya mengimbau setiap daerah untuk mengoptimalkan Program Kerja Sama Antar-Daerah (KAD) dalam upaya mengendalikan inflasi. Setiap daerah yang mempunyai produksi pertanian surplus, bisa menyuplai daerah-daerah yang defisit.
“Sudah beberapa daerah yang melakukan kerjasama, namun belum maksimal. Tadi sudah ada Kabupaten Batubara yang telah melakukan kerja sama dengan Kota Medan dalam hal pemenuhan pasokan cabai,” ujar Surya.
Selain kerjasama antara daerah, sebut Surya, upaya mengendalikan inflasi juga perlu dilakukan melalui pasar murah. Penyelenggaraan pasar murah ini perlu diperlukan sinergi antara kabupaten/kota, Bulog, produsen, dan distributor.
“Pengendalian inflasi dalam jangka pendek yang harus dilakukan ke depannya dengan melakukan gerakan penurunan inflasi serentak, gerakan pasar murah serentak, gerakan menanam serentak, dan gerakan pangan murah serentak,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut Rudy Brando Hutabarat mengatakan, strategi pengendalian inflasi yang tepat dapat melindungi masyarakat kecil, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta pada akhirnya dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat.
Februari 2025, katanya, Provinsi Sumut mengalami deflasi sebesar -0,63% (mtm), atau secara tahunan mengalami inflasi sebesar 0,73% (yoy). Deflasi tersebut disebabkan karena adanya penurunan tarif listrik dan lebih terkendalinya harga pangan.
Dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), ia mengutarakan, pemerintah dan instansi terkait telah melakukan kolaborasi dan sinergi dengan melakukan program 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.
Keterjangkauan harga, dengan terselenggaranya gerakan pasar dan pangan murah, yang terlaksana sebanyak 74 kali hingga 12 Maret 2025. Kemudian ketersediaan pasokan, dengan memastikan kelancaran produksi dalam menghadapi HBKN.
Program selanjutnya adalah Kelancaran distribusi, yakni dengan melakukan sidak pasar dan distributor sebanyak 73 kali.
“Selanjutnya adalah Komunikasi efektif. Komunikasi ini dilakukan berupa imbauan baik di media, iklan, video mengenai kecukupan pasokan tentunya,” tandasnya.
Menanggapi terlaksananya kerjasama antara daerah, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn mengatakan Kota Pematangsiantar siap berkolaborasi dengan daerah lainnya dalam hal pengendalian inflasi daerah.
“Inflasi tetap kita jaga agar daya beli tetap terjaga,” tuturnya.
Wesly menambahkan, Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar telah membuka Pasar Murah dalam Rangka Menyambut Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan (HKBN) Hari Raya Idul Fitri 1446 H.
Ia mengatakan kegiatan Pasar Murah yang digelar menjelang Hari Raya Idul Fitri bertujuan menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasar.
“Selain itu, untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam rangka memperoleh kebutuhan pokok yang murah dan terjangkau, dengan mendekatkan produsen ataupun distributor kepada konsumen dan masyarakat,” tutupnya.
Turut hadir pada acara tersebut, Sekdaprov Sumut Muhammad Armand Effendy Pohan, Forkopimda Sumut, BPS Sumut, Bulog, seluruh kepala daerah dan perwakilan kepala daerah di Sumut, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPW BI) Pematangsiantar dan Sibolga, serta para pimpinan OPD. (Rey/red)
