Jakarta | Konstruktif.ID –Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebutkan, 47 dari 270 daerah yang akan menggelar hajatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 memiliki risiko konflik paling tinggi.
Dalam laporan Bawaslu per Juni 2020, Bawaslu menyatakan dua indikator konflik yang berpotensi muncul selama proses tahapan Pilkada 2020 sebelum hari pencoblosan 9 Desember mendatang.
Dua indikator itu yakni, gangguan keamanan, dan kekerasan atau intimidasi terhadap penyelenggara Pemilu.
Di tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu menyebutkan, ada 40 dari total 261 daerah yang dinilai memiliki risiko konflik paling tinggi selama proses tahapan Pilkada.
Beberapa di antaranya yakni, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sleman, Kabupaten Lamongan, hingga Kabupaten Manokwari.
Sedangkan di tingkat provinsi, laporan Bawaslu menyebutkan sebanyak tujuh dari total sembilan wilayah penyelenggara Pemilu 2020 dinilai memiliki risiko atau potensi konflik paling tinggi. Sedangkan dua sisanya masuk dalam kategori risiko konflik rendah.
Tujuh provinsi itu yakni, Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, dan Bengkulu. Sedangkan dua sisanya yakni Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah.
Bawaslu secara umum merilis daftar sejumlah wilayah penyelenggara Pilkada 2020 dalam beberapa indikator kerawanan. Selain potensi konflik, sejumlah kategori lain yakni politik, infrastruktur dan risiko penularan Covid-19.
Pada aspek politik, beberapa indikator kerawanan pada sejumlah daerah itu, seperti potensi potensi keberpihakan penyelenggara Pemilu, rekrutment penyelenggara pemilu bermasalah, ASN tidak netral, hingga penyalahgunaan anggaran.
Pada tingkat kabupaten kota, Bawaslu mencatat setidaknya 50 dari total 261 daerah dinilai rawan praktik kecurangan Pilkada. Sejumlah wilayah yang memiliki risiko tinggi pada aspek ini, seperti Kota Makassar, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Klaten, hingga Sijunjung.
Di tingkat provinsi, ada Sumatera Barat, Jambi, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, hingga Kepulauan Riau. (Sumber: cnnindonesia)
