Pakpak Bharat, Konstruktif.id
Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor dan seluruh bupati se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), menghadiri rapat bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, di Puri Agung Convention Hall Hotel Sahid Jakarta.
Rapat itu dilaksanakan pihak Kementerian PAN-RB RI untuk menyatukan persepsi serta mencari jalan tengah penyelesaian tenaga non-aparatur sipil negara (ASN).
Menteri Anas meminta dengan tegas agar bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk melakukan audit terhadap kebenaran data, dan mengirimkan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) kepada BKN.
Menpan-RB mengatakan, pihaknya turut menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan terhadap data yang diajukan pemerintah daerah.
“Akan ada audit data untuk memastikan data tenaga non-ASN yang dikirimkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuannya,” sebutnya.
Sementara, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Alex Denni menjelaskan, permasalahan tenaga non-ASN telah menjadi salah satu prioritas untuk diselesaikan. Menurutnya, salah satu persoalan SDM bukan hanya sekadar jumlah ataupun kualitas, melainkan distribusinya.
“Tidak sedikit ASN yang baru bekerja satu tahun di daerah meminta pindah ke kota, sehingga formasi di daerah menjadi kosong,” sebutnya.
Berangkat dari permasalahan tersebut, Kementerian PAN-RB bersama BKN dan pemerintah daerah telah merumuskan peraturan untuk mengunci ASN di daerah, agar tidak bisa mutasi ke kota dalam batas waktu tertentu.
Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor menyebutkan, pihaknya akan terus mengikuti program dan kebijakan pemerintah melalui Kementerian PAN-RB terkait tenaga Non-ASN ini.
“Akan kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, baik dari sisi kebutuhan maupun ketersediaan anggaran kita,” tegasnya. (*/Jepri S)
