Humbahas | Konstruktif – Fraksi Gerindra Demokrat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) mengungkapkan, menjelang masa jabatannya, Bupati/Wakil Bupati Humbahas meninggalkan sejumlah persoalan.
Hal itu diungkapkan fraksi tersebut, dalam pandangannya atas Rancangan Perda Pertanggungjawaban Penggunaan APBD 2019, yang dibacakan Moratua Gaja, Kamis (11/06/2020) di Gedung DPRD Tano Tubu, Doloksanggul.
Menurut Moratua, persoalan-persoalan itu antara lain belum terlaksananya pengaspalan jalan hotmix di seluruh jalan kabupaten Humbahas.
Selanjutnya, berkurangnya lahan sawah akibat pembangunan di lahan sawah. Di sisi lain, pembukaan lahan sawah baru hampir tidak ada. Ini terjadi di Kecamatan Doloksanggul.
Moratua juga mengungkapkan, ada kesepakatan tentang RAPBD 2019 untuk dilakukan rasionalisasi anggaran setiap OPD. Namun pada faktanya menurut Fraksi Gerindra Demokrat rasionalisasi yang di sepakati tidak terakomodir di APBD 2019.
“Fraksi Gerindra Demokrat meminta bupati untuk memberikan penjelasan,” kata Moratua.
Masih ada lagi. Fraksi Gerindra Demokrat menyoroti bantuan alat-alat mesin pertanian (Alsintan) dari pemerintah pusat yang tidak diserahkan langsung pada kelompok tani.
Akibatnya, biaya operasional dan biaya pemeliharaan (Alsintan) itu mejadi beban APBD. “Imbasnya pembangunan lain yang dibutuhkan masyarakat terhambat,” sebut Moratua.
Selain Moratua Gaja, Fraksi Gerindra Demokrat DPRD Humbahas diisi Jimmy Togu Purba dan Bresman Sianturi. (Siregar)
