Jakarta | Konstruktif.ID – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Presiden Joko Widodo memerintahkannya untuk mencari kuburan massal korban peristiwa 1965 dan lanjutannya.
“Presiden tadi memberitahu bahwa memang disuruh cari aja kalau ada kuburan massalnya,” ungkap Luhut kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/04).
Sebelumnya, di Kantor Kemenko Polhukam, Luhut menegaskan pemerintah “baru bisa meminta maaf” kepada korban peristiwa 1965, “jika ditemukan mass grave atau kuburan massalnya”.
Menurut mantan Kepala Staf Kepresidenan itu, penemuan kuburan massal, penting, untuk meluruskan sejarah terkait dugaan pembantaian terhadap orang yang disebut sebagai simpatisan PKI usai peristiwa 1965.
Massa membakar gedung milik salah satu organisasi PKI setelah peristiwa September 1965.Massa membakar gedung milik salah satu organisasi PKI setelah peristiwa September 1965.Massa membakar gedung milik salah satu organisasi PKI setelah peristiwa September 1965.
Massa membakar gedung milik salah satu organisasi PKI setelah peristiwa September 1965.
“Sebab selama ini berpuluh-puluh tahun kita selalu dicekoki bahwa ada sekian ratus ribu orang yang mati. Padahal sampai hari ini belum pernah kita temukan satu kuburan massal,” lanjut Luhut.
Luhut juga meminta lembaga swadaya masyarakat yang kerap meminta pemerintah untuk meminta maaf atas persitiwa 1965, untuk memberikan informasi jika mengetahui adanya kuburan massal yang dimaksud.
Jika ada, Purnawirawan Jenderal TNI itu juga mengaku tidak segan mendatangi lokasi kuburan tersebut. “Ya sudah silakan kapan dia tunjukin, kamu sampaikan dari Menko Polhukam, kapan saya pergi dengan dia,” kata Luhut.
Pernyataan Luhut cukup mengagetkan, karena keberadaan kuburan masal korban 1965 sudah diungkap berbagai kelompok.
Salah satunya di Pati, Jawa Tengah. Salah seorang warga yang didatangi BBC Indonesia, September 2015 lalu menunjukkan lokasi kuburan massal 25 orang yang dituduh simpatisan atau anggota Partai Komunis Indonesia, PKI atau orang-orang yang cuma dikait-kaitkan.
Warga bernama Radimin tersebut mengaku dipaksa menyaksikan pembantaian yang terjadi di hutan Jeglong, milik Perhutani, Desa Mantup, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, itu.
Beberapa waktu lalu, seorang eksil yang tinggal di Swedia, Tom Iljas diusir ketika sedang berada di sebuah tempat yang diyakini sebagai kuburan masal, yang di dalamnya terdapat jasad ayah kandungnya.
Film-film dokumenter karya Joshua Opphenheimer, The Act of Killing (Jagal) dan The Look of Silence (Senyap), juga telah memperlihatkan berbagai testimoni algojo yang melakukan pembantaian terhadap orang yang dituduh simpatisan PKI usai peristiwa September 1965.
Pekan lalu pemerintah menggelar Simposium tragedi 1965, yang menyimpulkan adanya keterlibatan negara dalam peristiwa kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh anggota atau simpatisan PKI pada pasca September 1965.
“Kita mengakui aksi horizontal dalam tragedi 1965, namun demikian kita harus mengakui keterlibatan negara,” kata Sidarto Danusubroto, penasihat panitia simposium 1965 yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden, saat membacakan refleksi hasil simposium. (Sumber: bbcindonesia)
