Pematangsiantar – Konstruktif.id | Bertempat Kampung baru Kel.Gurilla Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar Kapolres Bersama forkopimda Hadiri Public Hearing penegakan HAM di wilayah konflik agraria Kampung baru Gurilla oleh Wakil Menteri HAM Republik Indonesia ,Kamis,16 Mei 2025 Pukul 09.00 Wib
Aktivis Lingkungan Ketua gerak nusantara sumut Torop Sihombing menyampaikan tanah ini seharusnya bisa tanah bermanfaat bagi negara dan masyarakat sejahtera. Berharap pemimpin pemimpin di negara ini melindungi masyarakatnya dan memberi keadilan.
Koordinator Konsorsium Pembaruhan Agraria (KPA) Sumut Suhariawan menyampaikan bahwasanya SEPASI merupakan bagian dari anggota KPA. Lahan Kampung baru ini adalah salah satu yang diusulkan kepada pemerintah untuk menjadi lahan reforma agraria dan sudah diusulkan semenjak tahun 2015. Konflik agraria ini sangat rentan terjadi pelanggaran ham sehingga bantuan bapak wakil menteri untuk mencari solusi penyelesaian sengekta agraria.
Wakil Menteri HAM Republik Indonesia Mugiyanto Sipin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar besarnya atas sambutan dan penghormatan yang begitu hangat di Kota Pematangsiantar. Pesan bapak Presiden jangan sampai ada anak anak yang tidak bisa sekolah dan itu menjadi tanggungjawab negara.
“Saya dari duluh menjadi sering mendampingi korban korban Hak Azasi Manusia. Saya sudah mendengar semua dan data data ini menjadi pertimbangan kami membuat nanti nya suatu kebijakan. Kami juga akan mengundang pihak PTPN nanti nya untuk mencari solusi nya sesuai dengan tugas kami,” Ucapnya.
Mugiyanto Sipin melihat dan kita bangga bahwasanya ibu Walikota dan ibu Kapolres sangat respon yang baik terkait permasalahan lahan di Kampung Baru. Kami juga akan meminta perhatian ibu kapolres dan bapak perwakilan dandim untuk dipastikan rasa aman kepada masyarakat yang ada di sini.
Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak, SH. S.IK. MH menyampaikan Ucapan Selamat datang di Kota Pematangsiantar Bapak Wakil Menteri HAM dan undangan lainnya. “Saya juga anak petani dan kepada adek adek yang masih sekolah sehingga jangan putus asa sekolah,” Kata Kapolres.
Kapolres menambahkan kami Aparat penegak hukum jadi hukum itu adalah untuk melindungi namun ada batasan batasan peraturan perundangan yang menjadi legalitas nya. “Saya akan pelajari kembali semua laporan nya baik yang sudah SP3 kalau ada bukti bukti baru akan digelarkan kembali,” Tegasnya
“Diharapkan ada ruang terbuka diskusi untuk semua stakeholder untuk keputusan yang akan diambil terkait permasalahan. Dimohonkan tetap jaga situasi kamtibmas yang kondusif sehingga tidak terdampak kepada investasi terganggu,” Pungkas AKBP Sah Udur.
Wakil Walikota Pematangsiantar Herlina menyampaikan ucapan selamat datang kepada Wakil Menteri HAM dan undangan lainnya. Mewakili Pemko Pematangsiantar menyampaikan simpatik terhadap permasalahan tanah di sini dan ini sangat perjuangan berat dan luar biasa.
Pemko Pematangsiantar siap untuk memfasilitasi untuk bisa diselesaikan tanpa dirugikan beberapa pihak dan kami siap menjalankan apa yang yang diperintahkan pemerintah pusat.
Mewakili Dandim 0207/Simalungun Pabung MAYOR. Inf Prawoto menyampaikan Hari ini bersejarah bagi Kampung Baru Gurilla sampai pak Wakil Menteri datang ke Kota Pematangsiantar. Kami dukung penuh masyarakat untuk menguasiai lahan ini apabila regulasi nya benar dan kami Kodim akan siap mengkawal.
Mewakili Kejari Pematangsiantar Kasubbagbin Herianto Siagian,SH,MH menyampaikan ucapan terimakasih atas undangan nya dan permohonan maaf bapak kejari tidak dapat hadir dikarenakan ada tugas dinas. Kami sampaikan akan pelajati kembali terkait yang disampaikan dana dugaan yang di selewengkan pada proses okupasi.
Ketua Partai maujana Simalungn Kota Pematangsiantar/ Anggota DPRD Komisi III Kota Pematangsiantar Alex. H. Damanik menyampaikan kami anggota DPRD akan tetap membela kepentingan rakyat bagaimanapun cara nya.
Di pasal 33 UUD ada penekanan bahwasanya segala yang ada kekayaan bumi digunakan untuk kepentingan rakyat.
Dalam kegiatan tersebut dilakukan Pemberian dokumen permasalahan lahan kepada Wakil Menteri HAM Republik Indonesia Mugiyanto Sipin. (Rey/red)
