Samosir, Konstruktif.id
Pengerusakan lingkungan kawasan Siarubung Desa Turpuk Limbong Kecamatan Harian Kabupaten Samosir, sepertinya bakal sampai ke jalur hukum. Hal ini terbukti dengan rekomendasi yang dikeluarkan DPRD Provinsi Sumatera Utara terkait pengerusakan lingkungan kawasan Siarubung tersebut.
Dan ini tertuang dalam surat DPRD Provinsi Sumatera Utara kepada Gubernur Sumatera Utara perihal tindaklanjut kunjungan kerja dan rapat dengar pendapat gabungan komisi B,A dan D, DPRDSU yang ditandatangani Ketua DPRD-SU Baskami Ginting, Selasa (5/7/22).
Dalam suratnya, pada poin ke-6, DPRD-SU menyampaikan bahwa aduan Dr Wilmar E Simanjorang pegiat lingkungan kawasan Danau Toba tentang pengrusakan lingkungan kawasan Siarubung Desa Turpuk Limbong, menurut Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara telah memenuhi unsur sehingga boleh diteruskan ke ranah hukum.
Selain terkait dengan pengerusakan lingkungan kawasan Siarubung Desa Turpuk Limbong, DPRDSU juga merekomendasikan menghentikan seluruh aktivitas pekerjaan pelebaran jalan Simpang Gotting di desa yang sama, yakni Desa Turpuk Limbong Kecamatan Harian Kabupaten Samosir, sebelum memenuhi kelengkapan perizinan yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
“Bahwa analisis kelengkapan perizinan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara guna disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik itu perizinan amdal, perizinan tata ruang, perizinan bina marga dan bina konstruksi, dan perizinan lain yang dibutuhkan, dan apabila belum memenuhi ketentuan maka kegiatan tidak boleh dilanjutkan,” tulis surat tersebut.
Plt Kepala Dinas PUTR Samosir Edison Pasaribu, Rabu (6/7/22) malam mengatakan, aktivitas pelebaran Jalan Simpang Gotting Desa Turpuk Limbong Kecamatan Harian, sudah dihentikan.
“Benar aktivitas pelebaran sudah kita hentikan sesuai dengan surat tindaklanjut DPRD Sumut,” katanya.(Edward Sibuea)
