JAKARTA | Konstruktif. Id
Aliansi Gerak Rakyat (Gerak) Tutup TPL berziarah ke makam Presiden ke-3 Indonesia Prof Dr Ing BJ Habibie, di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (27/11).
Sejumlah 40 orang perwakilan masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Gerak Tutup TPL mengenang momentum kebijakan BJ Habibie menghentikan operasional PT Inti Indorayon Utama yang sekarang bernama PT Toba Pulp Lestari, pada 19 Maret 1999.
Penutupan operasional perusahaan IIU dilakukan karena masyarakat menolak kehadiran industri pulp (bubur kertas) dan rayon (bahan tekstil) yang membawa dampak lingkungan. Masalah lain perampasan lahan atau wilayah milik masyarakat beserta dampak ikutannya.
Ketua Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) Tano Batak Roganda Simanjuntak, mengatakan sebanyak 40 orang perwakilan masyarakat adat di kawasan Danau Toba berziarah ke makam BJ Habibie.
Mereka berasal dari 20 komunitas masyarakat adat yang tersebar di lima kabupaten, yakni Kabupaten Simalungun, Toba, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, dan Samosir.
Tujuan berziarah untuk mengenang jasa-jasa Presiden BJ Habibie yang sangat berharga bagi masyarakat Batak, yang di masa kepemimpinannya, sangat peka mendengar jeritan dan penderitaan rakyat yang diakibatkan PT IIU.
Di antaranya pencemaran limbah berbahaya di seputar pabrik PT IIU, kerusakan lingkungan di Kawasan Danau Toba dan perampasan tanah rakyat oleh rezim Orde Baru, yang lalu menyerahkan tanah kepada Sukanto Tanoto.
“Beliau (BJ Habibie) adalah pemimpin yang sangat ideal, karena peka akan jeritan-jeritan warga. Beliau juga ilmuwan, dan dengan keilmuannya mendorong dilakukannya penelitian secara ilmiah terkait manfaat dan dampak PT IIU, dan kemudian terbukti tanpa ragu-ragu menutup PT IIU saat itu,” ujar Roganda.
Perwakilan masyarakat adat berdoa di makam BJ Habibie yang pusaranya bersebelahan dengan sang istri, Hasri Ainun Besari.
Roganda bersama komunitas masyarakat adat Kawasan Danau Toba sudah dua pekan berada di Jakarta. Mereka melakukan aksi dan teatrikal.
Mendatangi Komnas HAM, Komnas Perempuan, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Istana Negara, serta kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Mereka meminta pemerintah menutup PT TPL karena dianggap lebih banyak dampak negatif daripada manfaatnya.
“Kami sangat merindukan pemimpin seperti sosok presiden ketiga bapak BJ Habibie. Karena itu, kami datang untuk berterima kasih, mengucap syukur, dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, untuk menempatkan beliau di tempat terbaik yang disediakan oleh Tuhan,” kata Roganda.
“Kami juga berharap, pemimpin yang sekarang, bapak Presiden Joko Widodo dapat meniru kepemimpinan Pak Habibie yang sangat peka mendengar jeritan warganya. Harapan kami, Presiden Jokowi menutup TPL, dan tanah dikembalikan pada rakyat,” ujar Roganda.
Ia mengatakan, Jokowi sebenarnya juga peka terhadap jeritan rakyat. Namun mungkin, belum konsentrasi pada kasus Pt TPL. Padahal data-data, dosa-dosa PT TPL sudah disampaikan kepada Jokowi.
“Kami berharap, agar Presiden Jokowi memberi solusi yang tepat dengan menutup PT TPL,” tandasnya. (*/ Gabriel Simanjuntak)
