Jakarta | Konstruktif.id – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengatakan perlunya memastikan agar subsidi pulsa sebesar Rp 9 triliun yang akan diberikan oleh pemerintah bagi peserta didik dan pengajar tepat sasaran.
“Highlight jangan sampai mereka memang butuh, tidak menerima. Misalnya identifikasi, dari data yang ada ini guru kategori apa, guru seperti apa. Honorer terdata di sekolah, ngajar kelas apa, dari itu bisa kelihatan,” ujar ketua PGRI, Unifah Rosyidi kepada CNBC Indonesia di Jakarta, Senin (01/09/2020).
Persoalan tak sampai di situ, dia menyebut bagaimana bagi peserta didik dan pengajar yang berlokasi di wilayah Terdepan, terpencil dan Tertinggal (3T). Sebab menurutnya, jangan sampai wilayah tersebut semakin tertinggal dan tak tersentuh.
Persoalan tak sampai di situ, dia menyebut bagaimana bagi peserta didik dan pengajar yang berlokasi di wilayah Terdepan,terpencil dan Tertinggal (3T). Sebab menurutnya, jangan sampai wilayah tersebut semakin tertinggal dan tak tersentuh.
“Ini perlu clear, jangan sampai mereka ini untouchable tak bisa tersentuh teknologi dan infrastruktur semakin tertinggal. Ini bisa dilihat dari data dapodik. sudah ada data nama siswa, sekolah,” ujarnya lagi.
Yang utama menurutnya tentu saja melihat klasifikasi data siswa dan guru. Daerah mana yang berahk dan mana saja yang tidak berhak. Saat ini dia mencatat ada 3,2 juta guru di seluruh Indonesia, 1,4 juta diantaranya guru di sekolah negeri.
“Lebih banyak honorer, sekolah negeri ini ada sertifikasi ada yang belum, ini harus diprioritaskan,” pungkasnya. (CNBC Indonesia/K1)
