Bogor | Konstruktif.id
Anggaran besar yang diperoleh kementerian harus berdampak signifikan dan memberikan daya ungkit bagi perekonomian nasional. Selain itu, daya ungkit tersebut juga semestinya mampu memberikan kesempatan kerja dan dampak ganda lain yang lebih luas.
Hal itu disampaikan secara khusus oleh Presiden Joko Widodo kepada jajarannya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). .
“Saya memberikan penghargaan dan apresiasi atas upaya Kementerian PUPR yang sejak bulan Oktober tahun 2020 telah melakukan percepatan dalam proses tender atau seleksi dini,” kata Presiden dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Kementerian PUPR termasuk kementerian yang memperoleh alokasi anggaran yang sangat besar pada tahun ini, yakni mencapai Rp149,8 triliun. Kepala Negara mengharapkan agar anggaran tersebut juga dapat membuat sektor konstruksi nasional kembali bergeliat di tengah pandemi saat ini.
“Anggaran yang besar ini harus memiliki dampak yang signifikan, memberikan daya ungkit bagi ekonomi, membuat sektor konstruksi nasional bergeliat kembali,” tuturnya.
Kembali bergeliatnya sektor konstruksi pada akhirnya tidak saja memberi kesempatan kerja bagi para pekerja konstruksi, tetapi juga memberikan dampak ganda seperti menggerakkan rantai pasok sektor konstruksi, industri baja, besi, alat berat, bahkan turut menggerakkan sektor informal dan usaha kecil lainnya.
Dalam laporannya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pihaknya segera menindaklanjuti arahan terdahulu dari Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pelaksanaan anggaran tahun 2021 dalam rangka memperkuat pemulihan ekonomi nasional. Sejak Oktober 2020, Kementerian PUPR telah melaksanakan tender seleksi dini untuk 3.175 paket dengan nilai total Rp38,6 triliun.
“Hingga hari ini tanggal 15 Januari 2021, telah diselesaikan proses tendernya 1.191 paket senilai Rp14,6 triliun,” ucap Basuki.
Paket tender tersebut terdiri atas 209 paket senilai Rp2,1 triliun yang telah selesai tender dan 982 paket senilai Rp12,5 triliun yang siap ditandatangani secara serentak oleh para pejabat pembuat komitmen dan penyedia jasa di kantor-kantor Balai PUPR di 34 provinsi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Penandatanganan tersebut turut disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada kesempatan ini.
Meski demikian, Kepala Negara mengingatkan bahwa masih terdapat sisa paket kegiatan infrastruktur yang juga harus segera ditenderkan dan diselesaikan. Oleh karena itu, Presiden meminta Menteri PUPR untuk melakukan percepatan kembali dalam rangka menggerakkan ekonomi nasional.
“Saya mengingatkan kepada seluruh jajaran Kementerian PUPR, di tahun 2021 kita harus bekerja lebih cepat lagi. Kita harus sadar kita ini masih dalam kondisi krisis, semangatnya harus berbeda, auranya harus berbeda,” ujar Presiden.
Di masa pandemi seperti saat ini, banyak masyarakat yang sangat terdampak dan bahkan kehilangan pekerjaan. Kecepatan dalam mengeksekusi pekerjaan, terutama di sektor infrastruktur padat karya, adalah hal yang sangat dinantikan dan membantu meringankan beban masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja.
Namun, meski harus bekerja cepat, tata kelola pemerintahan tentunya tidak boleh diabaikan. Segala proses yang dilakukan harus tetap dapat dipertanggungjawabkan.
“Yang paling penting _outcome_-nya juga betul-betul dijaga agar memiliki dampak yang signifikan pada pemulihan ekonomi negara kita,” tandasnya. (Poltak Simanjuntak).
