Jakarta | Konstruktif.id
_Penanganan stunting di Indonesia akan dilakukan dalam kerangka pembangunan keluarga secara integral_
Presiden Joko Widodo menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai badan yang bertanggung jawab dan mengetuai pelaksanaan percepatan penurunan angka _stunting_ (kekerdilan pada anak) di Indonesia. Hingga tahun 2024 mendatang, penurunan angka tersebut ditargetkan untuk turun hingga 14 persen dari angka yang sebesar 27,6 persen di tahun 2019 lalu.
“Hari ini Bapak Presiden memberikan amanah kepada BKKBN dalam bentuk perintah agar menjadi Ketua Pelaksana untuk percepatan penurunan _stunting_. Saya sebagai Kepala BKKBN tentu menerima amanah ini dengan niat dan tekad yang kuat,” ujar Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 25 Januari 2021, selepas rapat terbatas bersama Presiden dan jajaran terkait.
Selama ini, penurunan angka _stunting_ di Indonesia masih berada pada angka 1,6 persen per tahunnya. Melalui penugasan tersebut, Presiden memiliki target bahwa setidaknya dalam tiap tahun angka _stunting_ di Indonesia dapat diturunkan hingga 2,7 persen.
Sejumlah langkah luar biasa segera dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, dalam kesempatan yang sama menjelaskan, penanganan _stunting_ di Indonesia akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai landasan hukum pelaksanaan.
“Artinya bahwa penurunan angka _stunting_ ini basisnya adalah dalam upaya untuk membangun keluarga sehingga pembangunan keluarga tidak hanya sebatas pembatasan atau penjarangan angka kelahiran, tetapi betul-betul pembangunan keluarga yang integral. Salah satunya adalah penurunan angka _stunting_,” ucapnya.
Pemerintah menaruh perhatian besar bagi upaya pengurangan angka _stunting_ ini. Sebab, hal tersebut dapat memengaruhi kualitas angkatan kerja Indonesia di masa mendatang.
BKKBN dalam menjalankan tugas ini akan dibantu oleh sejumlah kementerian yang memiliki perpanjangan tangan langsung hingga tingkat daerah dan akan segera menyusun langkah konkret, detail, serta terukur berdasarkan data pemetaan angka _stunting_ yang telah ada.
“Bapak Presiden juga meminta supaya daerah-daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang angka _stunting_-nya masih tinggi betul-betul memiliki kesungguhan dalam upaya menangani _stunting_ ini,” tandasnya. (rel/Poltak Simanjuntak).
