Medan | Konstruktif – Penerapan New Normal sebagai gaya hidup baru di tengah pandemi membutuhkan penyesuaian di berbagai sektor. Pelayanan publik sebagai salah satu sektor yang banyak berurusan dengan masyarakat diimbau melakukan penyesuaian dan pembenahan. Salah satu langkah yang dianggap penting yakni transformasi digital.
Hal ini diutarakan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) R Sabrina, Rabu (03/06/2020), usai mengikuti Webinar “Menyongsong New Normal dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik” yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Bersama seluruh OPD Pemprov Sumut, Sabrina mengikuti webinar dari Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, Jalan Sudirman Medan.
“Prinsipnya, tetap produktif dalam beraktivitas tetapi memperhatikan protokol kesehatan untuk menekan penyebaran Covid-19. Inilah kenapa pelayanan berbasis digital ini penting, mengurangi tatap muka tetapi pelayanan kita kepada masyarakat tetap lanjut,” ujar Sabrina.
Untuk itu, Sabrina kembali menekankan agar para SDM di sektor pemerintahan senantiasa meningkatkan kemampuan IT. Selain tentunya dibarengi dengan melengkapi perangkat-perangkat digital, SDM sebagai personel menjadi kunci utama sukses tidaknya pelayanan berbasis digital.
Lebih lanjut, Sabrina menjelaskan bahwa saat ini semua OPD Pemprov Sumut telah diminta untuk menggodok konsep terkait penerapan New Normal untuk nantinya dibahas dan menghasilkan kebijakan.
“Tetapi bagaimanapun, New Normal ini kan kebijakan nasional. Penerapannya kita tetap harus mengikuti arahan pusat,” katanya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB Diah Natalisa membuka dan menyampaikan tujuan pelaksanaan webinar. Salah satunya yakni sosialisasi penerapan protokol tatanan normal baru yang produktif dan aman di sektor pelayanan publik di tengah pandemi.
“Protokol tatanan normal baru sebagaimana disampaikan Presiden, menekankan pada dua perspektif yakni produktif dan aman. Artinya, produktif kembali beraktivitas sehingga perekonomian dapat bergeliat. Kemudian, aman artinya harus senantiasa menjalankan protokol kesehatan secara ketat,” jelasnya.
Secara khusus dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kata Diah, adalah pemberian pelayanan yang semakin diarahkan pada pelayanan daring. Selain itu, perlu dilakukan penyederhanaan proses bisnis serta penyesuaian standar pelayanan publik. Sedangkan pelayanan yang sifatnya masih memerlukan tatap muka, diminta agar memperketat protokol kesehatan. (Sumber: Humas Provsu)
