Pematangsiantar – Konstruktif.id | Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi MKn mengikuti retret yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Akademi Militer (Akpol) Magelang, Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Retret diikuti ratusan kepala daerah dari seluruh Indonesia, dan dimulai sehari setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto, Jumat (21/02/2025).
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi MKn mengikuti retret yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Akademi Militer (Akpol) Magelang, Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Retret diikuti ratusan kepala daerah dari seluruh Indonesia, dan dimulai sehari setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto, Jumat (21/02/2025). Dijadwalkan, retret berlangsung hingga Jumat (28/02/2025).
Sebelum retret, Wesly menyatakan dirinya siap secara jasmani dan rohani mengikuti kegiatan tersebut. Ia yakin, akan banyak manfaat yang diperolehnya dalam retret tersebut. Selain mendapat pembekalan terutama tentang ilmu pemerintahan dan Asta Cita yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto, serta tentunya bisa semakin mengenal dan akrab dengan para kepala daerah lainnya.
“Pasti banyak manfaatnya. Tidak ada yang sia-sia. Kita juga bisa sharing dengan kepala daerah lainnya dan tentu saja ke depannya kita akan memiliki jaringan dengan teman-teman dari seluruh Indonesia,” kata Wesly.
Wesly menambahkan, beberapa hari sebelum pelantikan ia sudah menjalani tes kesehatan. Hasilnya, ia dinyatakan sehat dan siap mengikuti kegiatan pelantikan sekaligus retret.
“Sebelum penetapan sebagai calon wali kota, saya sudah menjalani tes kesehatan. Hasilnya, saya sehat. Dan beberapa hari lalu, saya juga sudah menjalani tes kesehatan,” tukasnya, setelah dilantik sebagai Wali Kota Pematangsiantar, Kamis (20/02/2025).
Wesly juga memohon doa kepada masyarakat Kota Pematangsiantar agar diberikan kemudahan dalam mengikuti rangkaian kegiatan.
“Mohon doa dari seluruh masyarakat Kota Pematangsiantar. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar,” pintanya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam arahannya saat pembukaan retret, Sabtu (22/02/2025) mengatakan, dasar hukum kegiatan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 374 dan 375 tentang Binwas; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9
Tahun 2023 tentang Orientasi Kepemimpinan
bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah; serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5 – 1834 Tahun 2023 Tanggal 29 November 2023 tentang Pedoman Teknis Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Sedangkan materi yang akan disampaikan dalam retret yaitu Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan; Asta Cita; Program Kementerian dan Lembaga; Tugas dan Fungsi Kepala Daerah; Kepemimpinan dan Komunikasi Politik; serta Team Building.
Sebelumnya, prosesi penyambutan para kepala daerah di Magelang berlangsung meriah dengan iringan drum band Taruna saat memasuki gerbang Lapangan Rindam IV/Diponegoro, tempat berlangsungnya kegiatan.
Setelah di Rindam, peserta diangkut menggunakan 14 bus menuju Wisma Sumbing, yang terletak di depan Gerbang Akmil Magelang. Di sana, peserta dibagi dalam pleton dan diberikan arahan serta pelatihan yel-yel untuk membangkitkan semangat.
Selanjutnya, para kepala daerah memasuki lokasi Akmil dan disambut Gubernur Akmil Mayjen TNI Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Berdasarkan keterangan resmi Wakil Menteri Dalam Negeri Arya Bima, dari total 488 kepala daerah yang dikonfirmasi hadir, 19 orang diberikan gelang merah sebagai tanda perhatian khusus terhadap kondisi kesehatannya.
Sementara itu, 53 kepala daerah tidak hadir, 6 di antaranya mengajukan izin yakni 5 karena sakit dan 1 menghadiri acara keluarga. Sedangkan sisanya 47 tidak memberikan keterangan.
Acara tersebut, lanjut Arya Bima, sangat penting, yakni untuk memastikan program-program pemerintah pusat sinkron dengan program-program di daerah. Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bisa juga diputuskan dengan cepat dan memberikan semua ruang kepala daerah mengenal satu sama lainya.
“Maka harus ada yang menggantikan dari kepala daerah yang tidak bisa hadir. Karena itu, bagi yang diizinkan untuk tidak hadir dapat mengirimkan wakilnya menggantikan mengikuti rangkaian acara di sini,” terangnya. (Rey/red)
(*)
