Pematangsiantar – Konstruktif.id | Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn didampingi Ketua TP PKK Ny Liswati Wesly Silalahi dan pimpinan perbankan menyerahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara simbolis kepada para pelaku UMKM. Penyerahan KUR berlangsung di acara Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Tahun 2025, di Gedung Serbaguna Pemko Pematangsiantar, Selasa (04/11/2025).
KUR yang diserahkan di acara dengan tema “Inklusi Keuangan untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” itu berasal dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Sumut, PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Wesly dalam sambutannya mengatakan, Bulan Inklusi Keuangan setiap tahunnya seyogyanya dilaksanakan setiap bulan Oktober. Namun karena beberapa hal, maka baru bisa dilaksanakan di awal November ini.
Wesly menyampaikan, akses keuangan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat dan memiliki peran penting dalam meningkatkan hidup masyarakat. Salah satu pemenuhan kebutuhan produk dan layanan keuangan dari level yang paling mendasar yaitu melalui kepemilikan rekening di bank, yang kemudian dapat berkembang untuk memiliki produk dan layanan keuangan lainnya seperti asuransi, pembiayaan, program pensiun, dan investasi.
“Bulan Inklusi Keuangan Tahun 2025 ini bertujuan meningkatkan inklusi keuangan yang signifikan dan berkelanjutan di seluruh Indonesia,” sebutnya.
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai program. Antara lain: Kampanye dan Sosialisasi; seperti kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi keuangan dan produk keuangan yang tersedia.
Kemudian, Edukasi Keuangan: program edukasi yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama generasi muda, tentang pengelolaan keuangan dan produk keuangan yang ada.
Lalu, Promosi Produk Keuangan: penawaran insentif seperti diskon, bonus, dan cashback untuk menarik masyarakat menggunakan produk.
Lebih lanjut Wesly mengatakan, Bulan Inklusi Keuangan yang diperingati setiap tahunnya adalah sebuah gerakan nasional yang bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
“Perayaan Bulan Inklusi Keuangan bukan sekadar ajang kampanye edukasi, tetapi tersimpan makna besar tentang bagaimana masyarakat bisa lebih berdaya, mandiri, dan terlindung secara finansial,” tukasnya.
Masih kata Wesly, di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital, kesenjangan dan disparitas akses keuangan masih menjadi tantangan. Banyak masyarakat, terutama di daerah, belum memiliki rekening bank, belum memahami produk investasi, atau bahkan masih terjebak pinjaman ilegal.
Maka pemerintah bersama industri jasa keuangan serta seluruh stakeholders berupaya menghapus batas itu. Sehingga setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh secara ekonomi. melalui program TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) Kota Pematangsiantar, yang telah direalisasikan antara lain: Program Kejar (Satu Rekening Satu Pelajar); HIM (Hari Indonesia Menabung); One Villa One Agent (OVOA); Syariah/Agen Inklusi Keuangan; serta Edukasi Pasar Modal.
Wesly mengharapkan kegiatan tersebut bisa memperluas wawasan dan pengetahuan masyarakat, khususnya pelaku usaha, mahasiswa, kelompok/organisasi wanita, dan masyarakat umum. Sehingga berdampak dalam mendukung arah dan tujuan sektor keuangan dalam stabilitas ekonomi makro sebesar 91 persen pada tahun 2025 dan 98 persen pada tahun 2045 seperti yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
“Secara khusus, peningkatan inklusi keuangan/IKAD berkorelasi positif terhadap kontribusi kesejahteraan masyarakat di Kota Pematangsiantar tentang keuangan inklusif. Di sinilah pentingnya inklusi keuangan,” tukasnya.
Inklusi keuangan, lanjutnya, adalah untuk mendapat akses produk dan layanan jasa keuangan untuk membeli barang atau jasa dengan cara yang efektif dan berkelanjutan. Akses yang dimaksud seperti perbankan, asuransi, investasi, teknologi finansial, dan lain sebagainya.
Untuk mencapai inklusi keuangan, literasi keuangan juga diperlukan untuk memberikan pemahaman masyarakat dalam memilih dan menggunakan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan.
Di akhir sambutannya, Wesly mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan yang telah diberikan, terlebih kepada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Utara, Bursa Efek Indonesia, pihak perbankan dan non perbankan atas segala bantuan serta sumbangsih yang diberikan untuk mendukung target inklusi keuangan Kota Pematangsiantar menuju Pematangsiantar Cerdas Sehat, Kreatif, dan Selaras.
Sebelumnya, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdako Pematangsiantar Sari Dewi Rizkiyani Damanik SSTP MSP dalam laporannya menyampaikan, inklusi keuangan merupakan bagian dari 45 indikator utama pembangunan. Di mana pertumbuhan ekonomi ditargetkan menuju 8 persen sesuai dokumen RPJMN 2025-2029. Dan salah satu “driver” percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah dalah peningkatan akses keuangan daerah melalui indikator IKAD (Indeks Akses Keuangan Daerah) dalam program kerja TPAKD Kota Pematangsiantar Tahun 2025.
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional
Keuangan Inklusif (SNKI) target inklusi keuangan menjadi 90 persen pada 2025 dan 98 persen pada tahun 2045 sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2045 dan RPJMN
2025-2029.
“Untuk mendukung percepatan pelaksanaan indikator IKAD tersebut perlu dilakukan pemetaan kodefikasi dan nomenklatur sub kegiatan lintas urusan terkait di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Untuk Kota
Pematangsiantar telah dilakukan tagging sub kegiatan dimaksud oleh Bappeda,” terangnya.
Masih kata Sari, tujuan SNKI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar individu dan antar daerah.
Sedangkan sasaran inklusi keuangan: masyarakat berpenghasilan rendah; masyarakat lintas kelompok (pelajar; pemuda; mahasiswa; santri,
perempuan, masyarakat 3T; pekerja migran, dan rentan); dan pelaku UMKM.
Sari juga memaparkan realisasi pencapaian TPKAD Kota Pematangsiantar yang mendukung IKAD, yakni: jumlah rekening pelajar meningkat sebesar 6 persen (yoy), semula pada September 2024 sebanyak 1.921.610 rekening menjadi 2.045.744 pada September 2025. Lalu, jumlah agen Laku Pandai Syariah di Kota Pematangsiantar saat ini sebanyak 30 agen dengan target awal 20 agen, atau melebihi target.
Selanjutnya, jumlah SID (Single Investor Identification) di Kota Pematangsiantar
meningkat sebesar 14,3 persen di 2025 dengan target awal 5 persen; jumlah debitur di Kota Pematangsiantar 3.325 debitur KUR dengan total penyaluran Rp380.813.181.573, dengan sasaran pelaku UMKM di Kota Pematangsiantar sebanyak 21.979 (binaan Diskopdag Pematangsiantar); Transaksi QRIS mengalami kenaikan sebanyak 70,6 persen (yoy) pada Januari-Agustus 2025 dengan nominal transaksi QRIS Rp268,5 miliar, dibandingkan Januari-Agustus 2024 sebesar 46,7 persen (yoy) dengan nominal transaksi QRIS Rp183 miliar; Realisasi penerima bantuan ketenagakerjaan pekerja rentan tahun 2025 sebanyak 6 orang sebesar Rp60 juta.
Sari menambahkan, kegiatan tersebut diikuti 112 peserta, yaitu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, TP PKK, IPEMI, BKMT, Persit KCK, Bhayangkari, dan lainnya.
Acara juga dirangkai penyerahan KUR secara simbolis oleh Wesly, Ny Liswati, pimpinan perbankan. Kemudian, penyerahan santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan dan penyerahan Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Kegiatan tersebut dihadiri, Forkopimda Kota Pematangsiantar, pimpinan perbankan, Staf Ahli Bidang Pembangunan Drs Happy Oikumenis Daely, pimpinan OPD, dan lainnya. (Rey/red)
